Pilgub Jateng 2013, Mesin Parpol Belum Bergerak
Semarang
(ANTARA News) - Lambatnya partai politik di Jawa Tengah dalam memunculkan sosok
yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur 2013, memperberat upaya mendongkrak
popularitas tokoh yang bersangkutan, akibatnya masyarakat kurang antusias, kata
seorang pengamat politik.
"Kurang
dari tujuh bulan dari pelaksanaan pilgub, sosialisasi calon dan mesin partai
belum bergerak," kata Direktur Lembaga Pengkajian Survei Indonesia, M
Yulianto di Semarang, Sabtu.
Pengamat
politik Universitas Diponegoro Semarang itu juga mengatakan, kandidat yang
diusung harus melawan petahana yang tentunya lebih memiliki
"kekuatan", fasilitas, serta kesempatan bertemu masyarakat.
Menurut
dia, partai-partai di Jawa Tengah justru terkesan saling menunggu. Ini
berdampak pula terhadap masyarakat yang kurang antusias karena faktor
geopolitik dan psikopolitik.
"Belum
ada kepastian deklarasi dari calon yang akan maju. Bandingkan dengan pilgub
2008 lalu," katanya.
Rendahnya
antusiasme masyarakat terhadap pilgub, kata dia, terlihat dari hasil survei
yang menunjukkan tingginya masyarakat yang belum memutuskan siapa sosok yang
layak menjadi gubernur mendatang.
"Persentase
suara pemilih mengambang pemilih mencapai 45,9 persen," katanya.
Menurut
dia, angkat tersebut lebih tinggi dari elektabilitas sejumlah tokoh yang
dijagokan maju, seperti Gubernur Bibit Waluyo, Wakil Gubernur Rustriningsih,
serta Sekretaris Daerah Hadi Prabowo.
Dana Pengawasan
Pilgub Jateng Rp 114 Miliar
SEMARANG,
suaramerdeka.com - Anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2013 dipastikan
tetap sesuai usulan gubernur Rp 621,8 miliar. Desk pilkada dan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Jateng telah menyepakati nominal tersebut karena keterbatasan
anggaran yang dimiliki Pemprov Jateng.
"Tetap
Rp 621,8 miliar, tidak berubah. Sekarang kita sedang penyusunan rencana kerja
anggaran," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Hadi Prabowo, Selasa
(17/7).
Agenda
selanjutnya yang segera dilaksanakan ialah pembentukan panitia pengawas
(Panwas) Pilgub Jateng 2013. Menurut Sekda, berdasarkan koordinasi dengan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu), pembentukan akan dilaksanakan pada bulan Agustus.
"Pendaftaran Agustus, pelaksanannya bawaslu," kata Sekda.
Menurut
Hadi. Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran operasional Panwas Pilgub
Jateng 2013 sebesar Rp 123 miliar. Sebanyak Rp 10 miliar di antaranya
dianggarkan di APBD Perubahan 2012.
Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng direncanakan mendapat anggaran Rp 113 miliar
dari APBD 2013. Dana sebesar itu untuk membayar honor pengawas hingga kelurahan
pada pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2013.
Ketua
Bawaslu Jateng Abhan Misbah mengatakan, sebagian besar honor untuk membayar
honor 10.401 pengawas Pilgub. Rinciannya 105 anggota panitia pengawas pemilu
(Panwaslu) kabupaten kota, 1709 panitia pengawas kecamatan (Panwascam), 8574
panitia pengawas kelurahan (PPL), dan tiga anggota Bawaslu Jateng.
"Besarannya
berapa-berapa jujur kami belum tahu karena yang menyusun anggaran bukan kami.
Ada Kesbanglinmas dan sekretariat Panwaslu terdahulu," katanya, usai
bertemu pimpinan DPRD di Gedung Berlian, Selasa (9/10).
Dengan
demikian, total dana pengawasan Pilgub Jateng 2013 mencapai Rp 114 miliar.
Sebab sebelumnya, untuk tahun 2012, Bawaslu mendapat kucuran dana Rp 10 miliar.
Abhan akan memastikan anggaran itu digunakan dengan prinsip proporsional dan
profesional.
Pilgub Jateng:
Bibit Siapkan Maju Lewat Jalur Independen
SEMARANG-Pengamat
politik menyatakan Gubernur Jateng, Bibit Waluyo akan all out supaya bisa maju
lagi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013.
Sehingga
meski belum mendapatkan kendaraan partai politik (parpol), mantan Pangdam
IV/Diponegoro ini tetap percaya diri (pede) siap maju pada pilgub.
Menurut
pengamat politik Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Joko J
Prihatmoko, kalau tak mendapatkan kendaraan partai politik Bibit telah
menyiapkan alternatif melalui jalur perseorangan (independen).
“Saat
ini tim Bibit Waluyo telah bergerak di lapangan mencari dukungan akar rumput,
untuk mengantisipasi melalui jalur perseorangan,” katanya kepada Espos di
Semarang, Jumat (12/10/2012).
Jalur
perseorangan, lanjut dia, merupakan alternatif untuk mengantisipasi kalau tak
mendapatkan kendaraan parpol pada pilgub. Saat ini peluang patahanan incumben
Gubernur Jateng Bibit Waluyo untuk diusung parpol hanya melalui Partai
Demokrat.
Namun,
ujar Joko, juga belum bisa dijamin 100%, karena di internal Partai Demokrat
terjadi perlawanan terhadap Bibit. “Partai Demokrat juga sudah mempunyai calon
gubernur (cagub). Sehingga Bibit sudah menyiapkan skenario B yakni melalui
perseorangan,” ungkapnya.
Terpisah
Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Arif Awaludin, menyatakan sulit untuk bisa maju
melalui jalur perseorangan. Karena persyaratan yang dibutuhkan sangat berat
yakni calon harus mendapatkan 1,16 juta dukungan dibuktikan melalui kartu tanda
penduduk (KTP) dan pernyataan di kertas bermeterai Rp6.000.
Jumlah
1,16 juta dukungan rakyat ini harus tersebar di 18 kabupaten/kota. Dia bahkan
merasa pesimistis pada Pilgub Jateng 2013 akan muncul calon perseorangan.
“Dengan persyaratan ini, sangat berat dipenuhi calon perseorangan,” tandas
Arif.
Untuk
itu dia mengusulkan agar persyaratan calon perseorangan pada Pilgub Jateng direvisi,
sebab terlalu berat. “Ini agar lebih demokratis karena memberikan kesempatan
kepada tokoh maju sebagai cagub tanpa mengandalkan rekomendasi parpol,” ujar
dia.
Sementara
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jateng sudah
ada kecocokan melakukan koalisi pada pilgub. “Dalam pertemuan antara Ketua Umum
DPW PAN dan Ketua Umum DPW PPP Jateng di Semarang beberapa waktu lalu sudah
sepakat menjalin koalisi,” ujar juru bicara koalisi PAN-PPP, Wahyudin Noor Aly.
Meski
dia mengakui kesepakatan koalisi ini masih 90%, sehingga belum menentukan nama
pasangan cagub dan calon wakil gubernur (cawagub) yang akan diusung pada pilgub
mendatang.
“Koalisi
PAN-PPP segera dideklarasikan secara terbuka. Kendati begitu kami masih membuka
peluang bagi parpol lain ikut bergabung,” tandas dia.
Selain
untuk honor, pos lain yang memmerlukan anggaran besar ialah pengawasan dan
penindakan pelanggaran dari peserta Pilgub. "Semuanya itu dana khusus
untuk Pilgub, sedangkan Pileg dan Pilpres dari APBN," tandasnya.
Nantikan
info-info Pil-Gub terbaru dari kami…………..
Sumber terkait: http://www.antaranews.com/
http://www.suaramerdeka.com/
http://www.solopos.com/2012/
SILAHKAN GUNAKAN FACEBOOK COMMENTARNYA JIKA TIDAK MEMILIKI URL BLOG ATAU SITUS LAINNYA SOB...?? TRIMAKASIH.